ENDE, – Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Ende selama ini rawan bias, tercatat di administrasi, tapi sering tak sesuai dengan kondisi lapangan.
Demi menutup celah ini, Pemkab Ende menggelar workshop berjenjang bagi 277 operator desa dan kelurahan.
Langkah tersebut bukan sekadar teknis. Validasi data ATS menentukan arah kebijakan pendidikan lokal, termasuk intervensi beasiswa maupun program wajib belajar. Tanpa data yang akurat, strategi pemerintah rawan salah sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menemukan ATS seringkali hanya berhenti di level dokumen, belum diverifikasi faktual. Padahal desa adalah pintu pertama yang bisa memastikan data benar adanya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende, Mathildis Mensi Tiwe.
Workshop dilaksanakan dalam tiga gelombang sepanjang Agustus 2025, berpusat di Sanggar Kegiatan Belajar Ende.
Peserta digembleng soal teknik verifikasi berbasis sistem informasi, praktik langsung di aplikasi Dapodik hingga penyusunan rencana tindak lanjut.
Namun pertanyaannya: apakah operator desa yang terbatas secara kapasitas mampu menjawab problem struktural pendidikan? Validasi data memang urgen, tetapi tanpa tindak lanjut berupa program pengembalian ATS ke sekolah, Ende tetap berisiko terjebak di “perang data”.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
