PGRI Flores Timur Gelar Aksi Damai, Desak Pemda Klarifikasi Pemotongan TPP dan Tuntaskan 5 Masalah Guru yang Mangkrak

Ketiadaan penjelasan dari Pemda dinilai membuka ruang spekulasi dan memperburuk kepercayaan publik.

Wakil Ketua PGRI lainnya, Muhammad Sole Kadir, menguraikan lima persoalan yang menurutnya tidak pernah diselesaikan Pemda Flores Timur. Persoalan ini disebut sebagai bukti lemahnya koordinasi antarinstansi.

Lima tuntutan PGRI adalah:

Tunggakan rapelan gaji 2019–2025 untuk 341 guru belum dibayarkan.

Kehilangan THR TPG 50–100% pada 2023–2025 akibat kelalaian penginputan data.

Rencana pemotongan TPP ASN sebesar 50% tanpa kepastian mekanisme.

Proses kenaikan pangkat lambat dan kuota jabatan fungsional tidak jelas.

Guru honorer swasta tidak masuk skema seleksi PPPK meski bertahun-tahun mengajar.

Muhammad menolak jawaban “akan diupayakan” yang sering keluar dari pemerintah daerah.

“Kami minta tanggal dan bulan yang pasti. Hak kami bukan untuk menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Flores Timur, Petrus Pedo Maran, mengakui pemerintah berada dalam kondisi keuangan yang sangat berat. Pemda disebut kehilangan dana transfer pusat sebesar Rp159 miliar.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya