Tuntutan ini terdengar ambisius, namun Karolus menyebutnya realistis.
“Kita tidak bisa lagi beralasan keterbatasan anggaran atau SDM. Justru karena keterbatasan itu, kita di NTT harus berani melompat lebih jauh,” ujarnya.
Faktanya, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencatat tingginya temuan penyalahgunaan anggaran di sejumlah daerah NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Digitalisasi birokrasi pun berjalan lamban, bahkan masih ada kabupaten yang belum memiliki sistem layanan publik berbasis daring yang memadai.
Momentum 80 tahun merdeka seharusnya jadi “uji litmus” kepemimpinan kepala daerah.
Apakah bupati hanya sekadar menjaga kursi, atau berani mencatat sejarah dengan membawa daerahnya keluar dari stigma “kabupaten tertinggal” ?
Seperti disampaikan Karolus, “Kualitas kepemimpinan akan diuji, apakah hanya administrator biasa, atau pemimpin transformasional yang dikenang generasinya.”
Halaman : 1 2
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
