Revisi UU Minerba : Ancaman bagi Pengelolaan Lingkungan dan Keadilan Sosial

LIPUTANFLORES.COM|JAKARTA, – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam rapat paripurna hari ini.

Namun, keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang menilai revisi ini sebagai langkah mundur dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

WALHI menyoroti bahwa revisi UU Minerba ini disusun tanpa pendekatan kebijakan yang holistik dan mengabaikan prinsip keadilan lingkungan serta keberlanjutan.

Alih-alih memperkuat peran negara dalam memastikan tata kelola sumber daya alam yang adil dan bertanggung jawab, revisi ini justru membuka celah bagi eksploitasi yang tidak terkendali.

Poin-Poin Kritik WALHI terhadap Revisi UU Minerba:

Pelebaran Konsesi Tanpa Penguatan Pengawasan
Perubahan ini memperluas subjek hukum yang berhak mendapatkan konsesi tambang, termasuk badan usaha swasta, organisasi masyarakat, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya