Revisi UU Minerba : Ancaman bagi Pengelolaan Lingkungan dan Keadilan Sosial

Konflik Sosial dan Lemahnya Perlindungan Masyarakat

Sektor pertambangan di Indonesia selama ini telah menimbulkan berbagai konflik sosial, terutama dengan masyarakat adat dan komunitas lokal yang mempertahankan ruang hidupnya.

Namun, revisi ini tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat terdampak, melainkan membuka peluang kriminalisasi terhadap mereka yang menentang ekspansi tambang.

Seruan WALHI : Tinjau Ulang Revisi UU Minerba

WALHI mendesak pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali revisi ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap lingkungan, tata kelola sumber daya alam, serta kesejahteraan masyarakat.

Keputusan yang terburu-buru tanpa kajian mendalam hanya akan memperburuk situasi, mengakibatkan eksploitasi berlebihan, dan melemahkan prinsip keberlanjutan yang dijamin dalam UUD 1945.

“DPR seharusnya memprioritaskan kebijakan yang melindungi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, UU ini hanya akan mempercepat kerusakan lingkungan dan memperdalam ketimpangan sosial,” tegas WALHI dalam pernyataannya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya