Transparansi dan Efisiensi Dana Haji : BPKH Didorong Perkuat Kelembagaan dan Nilai Manfaat

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan terkait besaran Nilai Manfaat bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan masuk daftar tunggu bertahun-tahun.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memastikan pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional, berbasis instrumen syariah yang aman dan likuid. Ini penting agar kenaikan Nilai Manfaat sebanding dengan pengeluaran subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) serta alokasinya adil bagi seluruh jemaah,” papar Derta.

Menyikapi arahan Presiden terkait efisiensi anggaran, Derta juga mendorong agar biaya haji dapat ditekan dengan memangkas komponen biaya yang bisa dihemat.

Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi investasi langsung oleh BPKH agar pengelolaan dana haji lebih maksimal dan berdampak nyata bagi jemaah.

“Investasi langsung harus digencarkan. BPKH harus lebih berani mengambil langkah strategis agar keuangan haji semakin mandiri dan tidak membebani jemaah di masa depan,” tegasnya.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman publik mengenai pengelolaan dana haji, sekaligus mendorong reformasi kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

Halaman : 1 2