Namun, ia juga mengingatkan, keberhasilan ini bukan hasil kerja satu institusi semata. Diperlukan orkestrasi strategis lintas lembaga. Kementerian Perhubungan, BNSP, hingga sekolah pelayaran seperti STIP dan PIP, harus bergerak cepat memastikan pendidikan dan sertifikasi pelaut nasional mengikuti standar internasional.
“Jika Indonesia serius ingin menjadi poros maritim dunia, SDM maritim kita harus unggul—bukan hanya secara teknis, tapi juga dalam literasi global dan adaptasi teknologi,” tegas Capt. Hakeng.
Pemerintah juga didorong untuk tidak hanya fokus pada sisi hulu—pengiriman SDM—tetapi juga di hilir: perlindungan hukum dan diplomatik terhadap pelaut di luar negeri. Dalam konteks ini, peran konsulat maritim, perlindungan hukum laut internasional, dan sinergi BUMN pelayaran seperti PELNI, PELINDO, ASDP, hingga BKI, harus diperkuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak boleh hanya mengekspor, tapi juga memastikan pelaut kita dihargai, dilindungi, dan terfasilitasi. Ini soal kehormatan bangsa,” lanjutnya.
Langkah PMSol disebutnya sebagai pionir soft power Indonesia di bidang pelayaran. Jika dijalankan konsisten, Indonesia bisa membangun reputasi sebagai eksportir pelaut unggulan—bukan hanya dari sisi jumlah, tapi kualitas.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
