Oleh: Marcelus Moses Parera, SH., MH.
Opini, – Beberapa waktu lalu, publik di Kabupaten Sikka diguncang oleh sebuah peristiwa memilukan. Seorang ibu yang hendak melahirkan di RSUD Maumere terpaksa dirujuk ke rumah sakit di kabupaten lain karena tidak adanya dokter anestesi. Dalam situasi genting seperti itu, nyawa ibu dan bayi bergantung pada kesiapan sistem pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang wajar kemudian muncul: siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini?
Ketiadaan dokter anestesi bukan sekadar masalah teknis medis. Ini adalah cermin dari lemahnya tata kelola pelayanan publik dan kurangnya perhatian terhadap hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga kesehatan. Karena itu, tidak tersedianya dokter anestesi jelas menunjukkan kegagalan rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kondisi itu menimbulkan risiko atau kerugian bagi pasien, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara perdata maupun administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya



Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe




