Propinsi Kepulauan Flores, Ketika Negara Membiarkan Ketimpangan Menjadi Persoalan Menahun

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka status usulan, persyaratan yang telah dipenuhi, kekurangan yang masih harus diselesaikan, serta kemungkinan mekanisme evaluasi berikutnya.

Di sisi lain, masyarakat Flores juga harus berani melakukan evaluasi terhadap perjuangannya sendiri. Jangan sampai perbedaan kepentingan antarkabupaten menjadi alasan yang terus memperpanjang ketidakpastian.

Provinsi baru bukan tujuan akhir. Ia hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang terjangkau, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat.

Apabila pembentukan provinsi mampu membuktikan manfaat tersebut, pemerintah mempunyai alasan kuat untuk mempertimbangkannya melalui mekanisme konstitusional.

Sebaliknya, jika kesiapan fiskal, kelembagaan, dan administratif belum terpenuhi, seluruh pihak harus bersedia melakukan pembenahan.

Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan aspirasi masyarakat tanpa kepastian arah kebijakan.

Flores tidak membutuhkan belas kasihan dari Jakarta. Flores membutuhkan kebijakan yang transparan, penilaian yang objektif, dan kesempatan yang adil untuk menentukan masa depan pembangunan wilayahnya.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya