Propinsi Kepulauan Flores, Ketika Negara Membiarkan Ketimpangan Menjadi Persoalan Menahun

Apabila pemerintah menilai suatu wilayah belum layak dimekarkan, alasan tersebut harus disampaikan secara transparan.

Apakah masalahnya terletak pada kapasitas fiskal? Persyaratan administratif? Kesiapan kelembagaan? Batas wilayah? Atau belum adanya kesepakatan antardaerah?

Kejelasan tersebut penting agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan secara terarah.

Perbandingan dengan pemekaran wilayah di Papua juga perlu ditempatkan secara proporsional. Pemekaran Papua mempunyai landasan hukum dan pertimbangan khusus yang tidak otomatis dapat diterapkan kepada wilayah lain.

Namun, pengalaman tersebut tetap dapat menjadi bahan evaluasi mengenai bagaimana negara mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan pelayanan, dan percepatan pembangunan dalam kebijakan penataan daerah.

Prinsip keadilan dalam negara kesatuan menuntut agar setiap usulan dinilai berdasarkan aturan dan parameter yang transparan.

Flores tidak meminta perlakuan istimewa. Flores membutuhkan kepastian bahwa aspirasinya dinilai secara objektif.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya