Menurut Sony, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair harus bertanggung jawab karena ikut mengukur dan menandatangani surat ukur tanah dari BPN tersebut.
Sementara itu, Indah Wahyuni, S.H., menegaskan bahwa dugaan penggunaan dua alas hak berbeda dalam satu proses penerbitan sertifikat dapat membuka dugaan tindak pidana.
“Jika ditemukan adanya dokumen yang tidak sesuai fakta atau proses administrasi yang direkayasa, maka unsur pidananya bisa diuji,” ujarnya.
Pihak kuasa hukum juga mendesak agar seluruh dokumen warkah penerbitan lima SHM dibuka secara transparan oleh BPN Manggarai Barat, termasuk dokumen alas hak asli, berita acara pengukuran, peta bidang, hingga risalah penelitian tanah.
Sebelumnya, Fungsionaris Adat Nggorang, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair, telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri di Polres Manggarai Barat pada Kamis (30/4/2026) yang didampingi kuasa hukum Gabriel Kou, S.H..
Pihaknya mengklaim bahwa kehadiran mereka di Polres Manggarai Barat semata-mata untuk memenuhi undangan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai saksi guna memberikan klarifikasi, bukan sebagai pihak terlapor.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
